Manado-CS, 25/4/17 (BENDERRA/SOLUSSI): Mantan Presiden Politik dan Perlucutan Senjata Parlemen Sedunia (‘Inter-Parliamentary Union’-IPU, Red), Theo L Sambuaga, mengatakan, Gereja di Indonesia sebagai institusi masyarakat harus berperan dalam memperjuangkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“Dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat, gereja harus menyampaikan suara kenabiannya dan secara moral memperjuangkan isu-isu kemasyarakatan,” tegas Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga tersebut, saat menjadi pembicara Konferensi Misi Global dalam rangka Perayaan Paskah Nasional dan Pekan Kerukunan Nasional di Manado, Senin (24/4/17) kemarin.
Theo yang juga Ketua Dewan Penasihat Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP), tampil bersama sejumlah panelis dari aneka latar, termasuk Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (Ketua Dewan Penasihat GPPMP Sulut), Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbuun (Dewan Penasihat dan Dewan Kehormatan DPP GPPMP, juga Ketua Alumni Program Pasca Sarjana FH UI/Iluni) , dan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, Prof Dr John Titaley.
Dikatakan Theo, gereja dan jemaatnya harus peka terhadap isu kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan. Hal ini demi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang adil, demokratis, penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance, dan akuntabilitas.
Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, sebagai persekutuan umat Allah, gereja mesti proaktif menggembalakan jemaatnya khususnya mereka yang terjun di dunia politik agar menjadi politisi yang dipercaya masyarakat. Mereka harus punya kompetensi, idealisme dan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Bekal ajaran Kristen yang dimiliki seorang politisi akan memperkuat perjuangannya mewujudkan kehidupan politik yang lebih baik. Suatu kesaksian yang menyinari seperti lilin di tengah kegelapan,” tegas mantan Sekjen Dewan Mahasiswa (Demah) Universitas Indonesia (UI) dan kini juga sebagai Ketua Dewan Pakar DPP Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Theo juga mengatakan, realitas pluralitas/keragaman masyarakat Indonesia harus dijadikan sumber kreativitas dan sinergi positif dalam mencapai tujuan. Pilihan politik semestinya berdasarkan kesamaan program dan gagasan, bukan karena kesamaan suku atau agama.
“Seorang politisi Kristen yang mengharapkan dipilih di daerah yang mayoritas Kristen, bukan hanya karena dia Kristen, tetapi karena kemampuannya,” kata Theo, yang juga mantan Ketua Badan Kersajasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Ketua Komisi I DPR RI.
Dikatakan Theo, agama termasuk gereja menjadi sumber inspirasi dan spiritualitas yang tak habis-habisnya bagi kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Inspirasi ini harus memperkokoh persatuan di tengah keanekaragaman, menolak pemaksaan kehendak, ketidakadilan dan diskriminasi.
“Selain itu, agama juga harus mencerdaskan masyarakat dan mencerahkan bangsa,” demikian Theo yang pernah menjadi Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini.
Prinsip kristiani
Sementara Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, berpolitik merupakan usaha untuk mentransedensi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan prinsip-prinsip Kristiani.
“Berpolitik berarti menegosiasikan atau merelasikan fungsi-fungsi negara dengan prinsip-prinsip dasar Kristiani seperti kasih, damai sejahtera, jujur, dan berpihak kepada rakyat”.
“Hal-hal itu harus dapat diakomodir dalam fungsi-fungsi negara, terutama di bidang legislasi,” kata mantan anggota legislatif dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini, sebagaimana dilansir ‘BeritaSatu.com’ yang diolah Tim ‘BENDERRAnews’ dan ‘SOLUSSInews’ untuk ‘Cahayasiang.com’. (Tim)
