Jakarta, 12/9/17 (CS): Ada pergerakan daya beli properti cukup signifikan terjadi saat ini. Itu terjadi sejak gaung pembangunan kota modern Meikarta dengan nilai investasi Rp278 triliun di wilayah Cikarang menyeruak, dan dinilai memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi nasional.
Data ‘Indonesian Property Watch’ (IPW) pun mencatat terjadi pertumbuhan penjualan hunian sebesar lima persen pada semester pertama 2017. Artinya, telah terjadi pergerakan daya beli properti positif, tidak lagi seperti sebelumnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group, James Riady, mengatakan, pertumbuhan sektor properti terjadi karena didorong oleh pembangunan hunian yang terjangkau masyarakat.
“Pengembang harus memiliki terobosan dalam menyediakan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Terlebih, Indonesia masih dihadapkan pada masalah ketersediaan perumahan (backlog) yang jumlahnya lebih dari 11 juta unit,” ujar James Riady dalam acara “BTN Golden Property Awards 2017”, di Jakarta, Senin (11/9/17) awal pekan ini.
Meikarti sebuah solusi
James Riady mengungkapkan, semua indikator makro ekonomi yang ada di Indonesia meningkat. “Kita bisa lihat kebutuhan itu masih besar. Tetapi, harga rumah tidak terjangkau,” jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, lanjut James, Lippo Group memutuskan untuk membangun Meikarta, sebagai kota mandiri baru di timur Jakarta yang diyakini bakal menjadi jantung perekonomian baru, karena didukung kawasan-kawasan industri yang berlokasi Bekasi dan Kawarang.
“Jika defisit perumahan banyak, tentunya harus ada terobosan dari kalangan pengembang. Maka dari itu, Lippo Group saat ini tengah membangun sebuah kota terpadu Meikarta, yang diharapkan mampu menampung kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Artinya, Meikarta menjadi sebuah atau salah satu solusi untuk membantu Pemerintah RI dalam menjawab atau mengupayakan pemenuhan kebutuhan defisit perumahan belasan juta tersebut.
Hunian moden terjangkau
Lebih lanjut, James Riady mengatakan, Lippo Group optimistis penjualan Meikarta akan terus meningkat. “Terlebih, Meikarta menawarkan konsep hunian modern yang terjangkau kalangan konsumen menengah ke bawah,” tambahnya, seperti dilansir ‘BeritaSatu.com’. (simak lebih lanjut di: http://solussinews.com/2017/09/12/bantu-pemerintah-penuhi-defisit-1138-jumah-rumah-pengembang-butuh-kenyamanan/)
Bantu Pemerintah penuhi defisit 11,38 jumah rumah, Pengembang butuh kenyamanan
Karena itu, sikap suka menjegal dan gemar bikin gaduh, menghambat upaya tulus membangun kehidupan lebih baik, termasuk di sektor perumahan nasional, hendaknya dihilangkan. Karena, para Pengembang (pelaku industri properti) itu butuh kenyamanan dalam melakukan kiprah bisnisnya, demi membantu Pemerintah dalam upaya memenuhi defisit 11,38 juta rumah bagi rakyat Indonesia.
Demikian antara lain yang terangkat dalam tampil talkshow properti “The Rising Star” pada acara “BTN Golden Property Awards 2017” di Jakarta, Senin (11/9/17).
Forum diskusi ini dimoderatori oleh Najwa Shihab, dan selain James T Riady, menampilkan pula Direktur Utama BTN, Maryono, ‘Founder’ Intiland Development, Hendro Gondokusumo, ‘Founder’ Jababeka, SD Darmono, serta Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, Tumiyana.
Dari forum itu, lahir optimisme bersama untuk menjaga momentum pertumbuhan properti tahun ini, dimana hal itu sangat memerlukan peranan para pengembang yang peduli terhadap tingginya kebutuhan properti terutama untuk kelas menengah kebawah.
Pengembang butuh kenyamanan
Intinya, para pelaku industri properti (Pengembang) membutuhkan suasana yang nyaman agar mereka bisa membantu pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat, sehingga backlog rumah yang saat ini mencapai 11,38 juta unit dapat dipangkas.
Selain itu, Pemerintah perlu membuat terobosan agar prosedur pengurusan perizinan di sektor properti dapat dilakukan lebih mudah dan lebih cepat.
“Agar masyarakat bisa membeli rumah, tentu Pemerintah mesti mendorong pengembang membangun hunian dalam skala lebih besar lagi. Untuk itu dibutuhkan proses perizinan yang lebih cepat. Jadi, jangan hambat masyarakat yang ingin membeli rumah,” kata Chief Executive Officer (CEO) Lippo Group James Riady pada talkshow “BTN Golden Property Awards 2017” di Jakarta, tersebut.
Presiden Jokowi sebelumnya juga menyoroti masalah perizinan investasi. Presiden secara tegas meminta para menteri dan kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tidak menghambat investasi. Presiden juga meminta perizinan tidak dihambat.
Perizinan mesti dipercepat
James Riady berulang mengingatkan, Indonesia saat ini mengalami defisit rumah yang cukup besar. Selisih antara kebutuhan dan pasokan (backlog) rumah saat ini mencapai 11,38 juta unit. Jika tidak segera diatasi, backlog rumah di Tanah Air akan terus membesar.
“Masih ada sekitar 11 juta masyarakat Indonesia yang memiliki pekerjaan, namun belum memiliki rumah karena harga rumah tidak terjangkau. Masyarakat punya uang, tetapi harga rumah tidak terjangkau. Perlu pihak yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,” paparnya.
Untuk memangkas backlog rumah, kata James, perlu terobosan besar, baik di sisi pemerintah maupun di sisi pengembang properti. Di sisi pemerintah, salah satu terobosan yang dibutuhkan adalah percepatan perizinan.
“Perizinan harus cepat dan mudah, sehingga pengembang merasa nyaman dalam berinvestasi,” tuturnya.
Dari sisi pengembang, menurut James Riady, perlu terobosan konsep hunian yang harganya terjangkau, tetap mengedepankan kualitas, dan mampu mengatasi masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh.
“Jadi, sebenarnya kita membutuhkan konsep yang diinginkan oleh pembeli. Pasar properti di Indonesia sebetulnya masih besar,” ujar James T Riady. (B-BS/jr)
