Jakarta, 24/9/18 (CS): Sebuah berita menghebohkan sempat beredar dan dikutip berbagai media nasional ihwal keterkaitan SBY dan Partai Demokrat dengan mega-skandal Bank Century. Salah satu cuplikan yang ditulis Asia Sentinel, terbitan Rabu (12/9/18), ialah “adanya dana senilai Rp177 triliun yang mengalir melalui Century.
Wuauw, pihak SBY dan Demokrat pun langsung membantah berita yang dinilai sarat fitnah, sekaligus mengambil langkah-langkah hukum, di antaranya mengadukan Asia Sentinel kepada Dewan Pers.
Belakangan, media asal Hong Kong, Asia Sentinel, akhirnya meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. Permintaan maaf ini dilayangkan atas pemberitaan mereka sebelumnya yang mengaitkan pemerintahan SBY dengan skandal Bank Century tersebut.
“Kami sudah menarik berita tersebut, tapi kami juga turut meminta maaf kepada SBY, Partai Demokrat, dan berbagai pihak yang merasa tersinggung dengan artikel tersebut,” tulis Asia Sentinel di laman situsnya, Rabu (19/9/18).
“Di atas semua itu, kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kerugian yang kami timbulkan atas berita tersebut.”
Asia Sentinel sebagaimana dilansir beberapa media mainstream, seperti Kompas.com dan BeritaSatu.com, mengakui “berita yang ditulis oleh kepala editornya, John Berthelsen, merupakan sebuah berita yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik”.
“Kami menyadari bahwa kami tidak mencari konfirmasi dari orang-orang yang namanya ditayangkan di artikel. Artikel itu tak berimbang dan menciderai praktik jurnalisme. Artikel itu juga memuat headline yang menghasut dan tidak adil bagi Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.”
Diapresiasi Partai Demokrat
Partai Demokrat mengapresiasi sikap Asia Sentinel yang telah meminta maaf. Kendati demikian, Demokrat menegaskan langkah hukum terhadap Asia Sentinel tetap akan dilakukan.
Demokrat bahkan sudah mengirimkan tim ke dua negara sebagai langkah untuk memerkarakan Asia Sentinel.
Hal ini sesuai instruksi SBY yang memastikan akan mengejar pihak pemfitnahnya sampai ke ujung dunia mana pun.
“Kami sudah kirim tim ke Hong Kong dan Mauritius untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bahan-bahan,” kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Kompas.com, Kamis (20/0/18) pekan lalu.
Ferdinand mengatakan, tim yang dikirim ke Hong Kong bertugas untuk mencari jejak kantor Asia Sentinel di sana. Sebab, Asia Sentinel merupakan media yang berbasis di Hong Kong.
Selain itu, tim ini juga akan menemui Dewan Pers Hong Kong untuk melaporkan pemberitaan yang dianggap merugikan SBY dan Partai Demokrat.
Tulisan berdasar materi gugatan
Sementara di Mauritius, tim akan mengunjungi gedung pengadilan di sana untuk mengecek materi gugatan persidangan antara Weston Capital versus LPS.
Sumber tulisan Asia Sentinel mengenai SBY dan Bank Century berasal dari materi gugatan ini.
“Tim akan mengumpulkan keterangan dari kedua negara itu,” kata Ferdinand.
Asia Sentinel, pada Rabu (12/9/18), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.
Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut, Bank Century digunakan untuk merampok uang negara. Berdasar tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.
Tulisan tersebut juga menyebut SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang. Artikel tersebut dihapus beberapa hari setelah terbit.
Demokrat tuding James dan Moeldoko
Pasca-terbitan Asia Sentinel itu, ada kader dan politisi Demokrat tanpa tedeng aling-aling sontak menuding beberapa nama yang dianggapnya berada di balik penerbitan berita tersebut.
Sebagaimana dikutip dari AKURAT.CO, edisi Selasa (18/9/18), jam 19:15 WIB, yang diberi judul “Gonjang-ganjing Asia Sentinel, Demokrat Tuding Moeldoko dan James Riady Dalangnya?”, situs berita ini menurunkan berita berisi tulisan berdasarkan linimasa twitter-nya @RachlanNashidik, yang di antaranya jelas menyatakan ada konglomerat memberi bayaran kepada editor Asia Sentinel untuk pembuatan tulisan tersebut.
Rachlan Nashidik yang juga Wakil Sekjen Partai Demokrat DPP Partai Demokrat menyebut dalam cuitannya, editor Asia Sentinel, Linn Neumann merupakan founding editor dari Jakarta Globe, yaitu media lokal yang dicukongi James Riady (CEO Lippo Group).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik melalui linimasa ‘twitter’-nya @RachlanNashidik yang terpantau AKURAT.CO pada Selasa (18/9/18) menuliskan, Kabarnya seorang Konglomerat Indonesia membayari penulisan laporan fantastis tentang Century oleh media asing agar fitnah pada SBY dan Demokrat terkesan kredibel. Bila ternyata benar, sulit untuk tak menghubungkan ini dengan kepentingan kontestasi 2019.
Tanpa tedeng aling-aling, Rachlan menyebut salah satu editor Asia Sentinel, Linn Neumann. Selidik Rachlan, nama Neumann kini menghilang dari susunan editor blog berbasis di Hongkong (Asia Sentinel, Red) yang telah menulis laporan bohong tentang SBY dan Partai Demokrat. Neumann, tambah Rachlan merupakan founding editor dari Jakarta Globe, yaitu media lokal yang dicukongi James Riady, cuit Rachlan.
Rachlan mencuitkan, Linn Neumann ada di Indonesia. Kendati kerap melanglang buana, James Riady punya bisnis di Indonesia. Mestinya, Pers Indonesia tak kesulitan untuk mengejar mereka dan meminta klarifikasi. Daripada jauh-jauh ke Hongkong mengejar Berthelsen yang alamat blognya saja cuma email.
Ia juga menambahkan, dulu SBY difitnah oleh MetroTV. Presiden RI ke-6 tersebut dituding mempunyai kekayaan sebesar Rp9 triliun. Tak hanya itu, SBY juga difitnah diberi secara cuma-cuma oleh negara sebuah rumah senilai ratusan miliar, serangan fitnah dialamatkan kepada SBY di masa Pilkada DKI 2017 lampau. Kini, menjelang Pilpres 2019, SBY difitnah oleh Asia Sentinel mencuri dari kasus Century senilai Rp177 triliun. Fantastis. Politik Indonesia masa kini, cuit Rachlan.
Tak tanggung-tanggung, Rachlan juga mengunggah sebuah foto yang membeberkan kedekatan Lin Neumanndengan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Kapan minta maaf ke James Riady?
Sesudah ada permintaan maaf dari pihak Asia Sentinel, bahkan menyebut dasar tulisannya dari materi gugatan persidangan antara Weston Capital versus Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di gedung Pengadilan Mauritius, muncul pertanyaan sekarang dari beberapa kalangan: “Adakah niat Demokrat atau kadernya menarik tudingannya kepada James Riady dan Lippo Group?”
“Kan sudah jelas ada fakta tulisan melalui linimasa twitter, antara lain oleh salah satu petinggi partai itu, yang mengaitkan secara vulgar hadirnya tulisan di Asia Sentinel dengan James Riady dan salah satu unit bisnis medianya The Jakarta Globe. Mestinya biar pun baru berniat (untuk minta maaf), sudah bagus. Apalagi jika menarik tudingannya, termasuk kata-kata “seorang konglomerat Indonesia telah membayar editor Asia Sentinel ,” demikian Octavianus Rasubala dan Irwan Lalegit, dua praktisi hukum di Jakarta, Senin (24/9/18).
Keduanya lalu berharap, setiap ada problem dari hasil pemberitaan di media, jangan cepat-cepat bereaksi, apalagi secara sengaja mencari ‘kambing hitam’, lalu menuding pihak tertentu yang disebut sebagai dalang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak James Riady dan Lippo Group tetap tidak melakukan langkah apa pun, dan agaknya memilih ‘cooling down’, terlebih menghadapi situasi tahun politik, yang bisa saja setiap pernyataan disalah-tafsir, atau bahkan di-‘plintir’, sehingga cuma membuat situasi lebih gaduh. Demikian informasi yang dikemukakan salah satu staf media Lippo Group.
“Sikap bijak ini patut mendapat respons positif, dan semoga saja kegaduhan ini ada ujungnya yang pasti dan melegakan semua pihak, sembari kita terus dukung serta mengawal KPK menuntaskan kasus hukum mega-skandal Century ini,” demikian Octavianus Rasubala dan Irwan Lalegit. (CS-KC/BS/AC/jr)
