Timika, 3/12/18 (CS): Dinamika perkembangan komunitas Orang Minahasa di tanah rantau (para kawanua) terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, juga hingga ke luar negeri.
Terkait itulah, demikian Ketua Bidang OKK DPP Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK), Teddy Matheos, pihaknya kini terus melakukan peningkatan profesionalisme dan kemandirian organisasi, mengacu kepada aturan legal yang dimiliki, agar para kawanua dalam barisan KKK di mana pun bisa melakukan aktivitas serta berkontribusi secara elegan, ada tata krama sekaligus memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
Disebutkan, terkini, tepatnya pada tanggal 11 dan 12 Juni 2018, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) Provinsi Papua mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengundang semua Dewan Pengurus Cabang di Tanah Papua.
“Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD KKK Papua melantik beberapa kepengurusan DPC yang belum sempat dikukuhkan pada periode sebelumnya, di antaranya DPC KKK Mimika dengan Ketua Vera Tengker serta Pendeta Joice Iskandar sebagai Sekretaris, yang disaksikan langsung Ketua OKK DPP KKK,” ungkap Jorry Lumingkewas dan sejumlah pengurus DPD KKK Papua, dalam rilisnya yang diterima redaksi.
Lari dari kesepakatan
Selanjutnya, seiring dengan waktu maka pada tanggal 30 November 2018 rencananya semua kepengurusan lengkap DPC KKK Mimika akan dikukuhkan secara adat oleh DPD KKK Papua sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku selama ini. Yakni, kepengurusan setingkat DPC dikukuhkan oleh DPD setempat.
Namun, dilaporkan dari lokasi pelaksanaan acara, justru panitia mengundang ‘pihak lain’ yang akan melantiknya dengan mengesampingkan Ketua DPD Papua, Jorry Lumingkewas dan Ketua OKK DPP KKK, Teddy Matheos, padahal sudah ada di lokasi memenuhi undangan tersebut. Sebagaimana diketahui, Teddy Matheos datang langsung dari Jakarta mewakili Ketua Umum DPP KKK, Ronny F Sompie, yang juga Dirjen Imigrasi RI.
“Ssaya kurang paham dengan maksud kepengurusan Mimika ini, membelot dan lari dari kesepakatan yang mereka tandatangani sendiri untuk berada di garis komando Ketua Umum Bapak Dr Ronny F Sompie, SH, MH. Bahkan tidak masuk dalam logika berpikir, nalarnya dimana yach?,” tuturnya Jorry.
Terkait itulah, dihubungi terpisah, Ketua OKK DPP KKK Teddy Matheos mengatakan, pihaknya akhirnya terpaksa langsung mendemisioner kepengurusan ini serta mencabut penggunaan atribut, lambang KKK untuk dipakai di Kabupaten Mimika, yang kemudian dipertegas oleh Ketua DPD KKK Papua.
“Mereka mengundang kami, tapi rupanya hanya untuk menyaksikan sandiwara yang tidak elok seperti ini. Lihat saja sendiri yang hadir, jumlahnya cuma bisa dihitung dengan jari (sedikit, Red). Justru yang banyak adalah pengisi acara yang notabene orang asli Papua serta di deretan depan semuanya adalah tamu dari luar daerah,” ungkapnya lagi.
Memang, menurutnya, saat pelantikan Juni lalu, DPP KKK belum mengeluarkan SK, karena pertimbangannya nanti dikeluarkan sekaligus pada saat pelantikan di Timika, ibukota Kabupaten Mimika.
Terhadap situasi ini, beberapa ‘pengurus’ DPC KKK Mimika belum dapat memberikan konfirmasi, dan sulit dihubungi.
Riwayat KKK Mimika
Berikut selayang pandang keberadaan KKK Papua, yang lahir dari kesepakatan bersama beberapa organisasi sudah lebih dahulu di Mimika, seperti Kerukunan Keluarga Besar Sulawesi Utara (KKBSU), di dalamnya ada komunitas Orang Minahasa, Sangihe, Talaud, Sitaro dan Bolaang Mongondow.
Dengan adanya KKK Papua, timbul keinginan untuk menghadirkan KKK di Mimika tanpa berbenturan dengan KKBSU, dimana KKK tetap ada di dalam menjadi bagian dari organisasi awal ini. Hal ini sementara diatur bersama antara Ketua KKBSU, Cherly Lumenta dengan Jorry Lumingkewas untuk mendapatkan format yang saling membangun serta tidak saling berseberangan demi nama baik serta upaya bersama berkontribusi bagi pembangunan daerah asal tercinta mereka, yakni Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Keinginan ini ternyata tidak diikuti oleh DPC KKK Mimika, dengan mempersiapkan secara terburu-buru acara pengukuhan tanpa melibatkan KKBSU serta DPD Papua secara penuh.
“Bahkan informasi undangan yang mereka edarkan tanpa mencantumkan susunan acara. Di sinilah letak kekeliruan yang dilakukan oleh Pengurus DPC KKK Mimika, sehingga menimbulkan benturan dengan KKBSU, DPD KKK Papua serta DPP KKK pimpinan Bapak Dr Ronny F Sompie,” papar Jorry.
Sesudah mendengar semua permasalahan ini, timpal Teddy, pihaknya langsung mendemisioner mereka dan mengembalikan fungsi DPC KKK Mimika untuk sementara ditangani oleh KKBSU Mimika pimpinan Cherly Lumenta yang juga seorang pejabat di Kabupaten Mimika.
“Kami akan menata kembali permasalahan organisasi di Kabupaten Mimika sampai waktu yang tidak begitu lama, sambil berkonsultasi dengan Ketua Umum dan pengurus lainnya di Jakarta,” demikian Teddy Matheos, yang menambahkan, pihaknya kini tengah menyiapkan program khusus pengembangan SDM dan wirausaha/ekonomi di sejumlah DPD maupun DPC KKK. (CS-r/jr — foto ilustrasi istimewa)
