Jakarta, 6/5/19 (CS): Sudah jadi pilihan prioritas, dengan mempertimbangjan beragam aspek dan visi jauh kedepan, ibukota negara harus pindah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun kembali menegaskan tentang keseriusan pemerintah memindahkan ibukota tersebut ke daerah di luar Pulau Jawa.
Pernyataan itu diungkapkan Kepala Negara saat berbuka puasa bersama jajaran pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/19).
“Mumpung bertemu dengan ketua-dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung mengenai hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kita serius dalam hal ini,” kata Presiden Jokowi.
Ia mengatakan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sejak satu setengah tahun lalu telah melakukan kajian secara detil, baik dari sisi ekonomi, sosial politik, dan juga lingkungan.
Disebut Presiden Jokowi, ibukota pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, karena saat ini Pulau Jawa telah dihuni sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 149 juta jiwa.
Padahal, lanjutnya, di pulau yang lain, misalnya Pulau Sumatera dihuni 21 persen penduduk Indonesia, kemudian di Pulau Kalimantan enam persen, Pulau Sulawesi tujuh persen, serta Papua dan Maluku sekitar 2-3 persen.
“Oleh sebab itu, kami akan menindaklanjuti konsultasi ini, tentu saja dengan lembaga-lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politisnya,” kata Presiden Jokowi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, dari sisi lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, Jakarta berada di dalam Ring of Fire dan banjir. Selain itu, dari sisi ketersediaan air bersih, ke depannya akan menjadi sebuah persoalan besar, apabila tidak segera memikirkan langkah-langkah konkret dalam hal penyediaan air bersih.
“Sekali lagi bahwa pemindahan ibukota akan segera kita putuskan. Tetapi sekali lagi, kami akan konsultasikan dengan tahapan-tahapan besar, dengan ibu-bapak sekalian, utamanya pada lembaga-lembaga terkait dengan ini,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengungkapkan, ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada daerah yang telah menyediakan lahan seluas 80 ribu hektare. Bahkan, ada daerah yang menyediakan lahan seluas 120 ribu hektare dan 300 ribu hektare.
“Meskipun kita putuskan mana yang ingin kita pakai,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini lahan yang digunakan di Jakarta mencapai 66 ribu hektare. “Saya kira, apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup, kalau hanya dipakai untuk ibukota pemerintahan. Artinya, tinggal memutuskan,” kata Presiden Jokowi, seperti diberitaksn Investor Daily.
Kalimantan paling ‘save’
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menilai, lokasi ibu kota baru pengganti Jakarta paling aman di Kalimantan.
Disebut Basuki, Kalimantan paling minim potensi bencana, sehingga tiga provinsi di pulau tersebut aman dijadikan ibukota, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
“Kalimantan yang paling save menurut BMKG. Kalimantan bersih, tak ada jejak-jejak gempa bumi,” kata Basuki di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (6/5/19).
Basuki mengakui, lokasi Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berada di tengah-tengah Indonesia, namun wilayah tersebut termasuk dalam kawasan cincin api (the ring of fire).
“Kalau Sulawesi Barat, Mamuju itu kan, itu daerah tengah-tengah betul, tapi ring of fire. Juga tidak ada lahan 300 ribu hektar di situ,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, rencana pemindahan ibukota sudah lama sejak satu hingga dua tahun lalu. Ada dua kementerian yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkaji itu. Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (S-ID/BS/jr)
